Kiprah PMI Dalam Tugas Kemanusiaan

Posted on November 1, 2011

0


setTimeout(“showAdBlock_14497(“+ads_ad_block+”)”,1000*(ads_ad_block-1)); </script><span id=”show_ads_14497″></span>Palang Merah Indonesia ( PMI ) merupakan organisasi kemanusiaan yang berdiri sejak 17 September 1945 dan diakui dalam dunia Internasional. Diakuinya PMI sebagai satu – satunya Perhimpunan Nasional  yang berhak melaksanakan tugas – tugas kepalangmerahan dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ( ICRC = International Red Cross and Red Cresscent ) dan Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ( IFRC = International Federation of Red Cross and Red Cresscent ) di Indonesia menjadikan PMI memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap masalah kemanusiaan yang terjadi di  bumi nusantara.

PMI bukanlah sebuah LSM biasa, melainkan sebuah Perhimpunan Nasional yang diakui oleh pemerintah melalui Keppres No. 25 tahun 1950  tentang pengesahan berdirinya  PMI yang kemudian diperkuat kedudukannya oleh ICRC pada tanggal 15 Juni 1950. Sementara diterimanya PMI menjadi anggota IFRC  terjadi pada tanggal 16 Oktober 1950. Tujuh Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang terdiri atas Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, kemandirian, Kesularelaan, Kesatuan dan Kesemestaan menjadi dasar PMI untuk melaksanakan tugas dalam penanganan masalah kemanusiaan.

Yang perlu kita fikirkan bersama adalah munculnya sebuah organisasi yang menggunakan lambang dan nama yang memiliki fungsi yang sama, sedikit banyak akan  mempengaruhi kredibilitas PMI di Dunia Interasional. Salah satu prinsip dalam 7 prinsip gerakan diatas yakni kesatuan mengisyaratkan bahwa Perhimpunan Nasional yang diakui disebuah Negara haruslah 1 organisasi  Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Jika dalam sebuah Negara ada 2 lambang yang diakui maka perhimpunan tersebut tidak dapat diakui secara internasional dan keduanya hanya berkedudukan sebagai LSM dengan kapasitas dalam negeri saja. Dan sudah bisa dibayangkan segala aktifitas kemanusiaan tidak akan mendapatkan bantuan dari Negara – Negara anggota ICRC dan IFRC.

Sebelum banyak berkiprah dalam penanggulangan bencana di Indonesia, masyarakat mengenal PMI hanya melalui kegiatan Donor darah yang memang menjadi salah satu tugas yang wajib dilaksanakan organisasi ini. Bahkan muncul anggapan PMI hanya mengurusi masalah donor darah. Sehingga PMI diidentikan dengan Donor Darah Paradigma masyarakat ini sedikit berubah manakala PMI bahu membahu terjun kedalam berbagai penanganan masalah bencana yang terjadi di Indonesia. Sebut saja bencana Tsunami tahun 2004 di Nangroe Aceh Darussalam.

PMI beserta organisasi kemanusiaan lainnya saling berkoordinasi  memberikan segala upaya penanganan bencana terbesar yang melanda Indonesia kala itu. Dari hasil pengamatan penulis saat menjadi seorang relawan PMI mewakili Kota Tegal, kala itu hampir setiap pagi para relawan PMI yang bertugas harus rela tulus ikhlas melaksanakan tugasnya masing – masing sesuai dengan jobnya masing – masing. Bila ia bertugas sebagai evakuator maka ia harus rela berjibaku dengan mayat yang sudah membusuk dan bercampur dengan lumpur. Jika ia bertugas dalam lingkungan gudang maka ia harus rela bertindak seperti kuli angkut yang setiap saat harus bekerja manakala ada panggilan entah itu malam, siang atau pagi hari. Dan tentunya msih banyak lagi tugas yang dilakukan para relawan kala itu.

Terinspirasi dari tugas para relawan saat itu pemerintah merasa berbangga hati memiliki relawan – relawan yang dengan susah payah mau meninggalkan segala aktifitas kesehariannya demi membantu Negara dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Maka dengan menyampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya terhadap para relawan Presiden SBY menetapkan tanggal 26 Desember merupakan Hari Relawan. Sayangnya peringatan Hari Relawan ini belum ada perhatian dari berbagai pihak. Lihat saja di beberapa daerah peringatan hari tersebut tidaklah semeriah peringatan hari besar lainnya. Bahkan terkesan ditiadakan, sehingga boleh jadi masyarakat kita sebagian besar tidak mengenal Hari Relawan.

Jika diselami lebih jauh tugas PMI dalam penanggulangan bencana akan terbagi menjadi 3 bagian yakni, tugas pra bencana, bencana dan pasca bencana. Tugas pra bencana dilakukan dengan rekrutmen dan memberikan pelatihan bagi kader – kader calon relawan agar kelak dalam menjalankan tugas – tugas kemanusian akan siap dilapangan; diseminasi atau promosi nilai – nilai kemanusiaan dan  Hukum – hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI); memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk siaga bencana dengan membentuk salah satunya  Sibat  (Siaga berbasis Masyarakat), membuat jalur evakuasi dan peta rawan bencana yang dimaksudkan agar masyarakat yang tinggl didaerah rawan bencana dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi pada saat terjadinya bencana sehingga dampak korban jiwa dapat diminimalisir.

Tugas PMI pada saat terjadinya bencana adalah dengan mengerahkan semua sumber dana dan sumber daya manusia serta berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Tugas – tugas tersebut meliputi pemberian pertolongan pertama, pendirian dapur umum untuk menyediakan makan bagi para korban dan para relawan itu sendiri, penyediaan air dan sanitasi, pendataan jumlah korban dan infrasutruktur dan kebutuhan para korban,  pemulihan hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya.

Jika dirasa tugas penanggulangan bencana sudah cukup maka tugas selanjutnya adalah memperbaiki segala akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya bencana.  Tugas ini meliputi perbaikan infrastruktur, pemberian Program Psycosocial ( PSP = Psicososial Support Program ) memperbaiki sarana komunikasi dll.

Dalam pelaksanaanya dilapangan PMI tidak serta merta melakukan tugasnya sendiri. PMI juga melakukan koordinasi dengan organisasi lainnya seperti TNI, SAR, RAPI dan organisasi lainnya. Ini dimaksudkan agar segala kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh PMI dapat dipenuhi. Bahkan terkadang PMI hanya di BKO ( Bawah Kendali Operasional ) kan, yakni dengan melakukan tugas sesuai dengan yang dikomandokan tergantung penanganan bencana didaerah terjadinya bencana.

PMI juga melaksanakan pemberian Pertolongan Pertama sebagaimana teramanatkan dalam pasal  531 KUHP dimana disebutkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menolong namun tidak memberikan pertolongan sehingga menyebabkan nyawa orang lain tidak tertolong maka akan dikenakan sanksi. Belum lagi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972 menyebutkan PMI dapat menyelenggarakan pertolongan pertama, maupun pendidikan pertolongan pertama dan Pos pertolongan pertama.

Berbekal payung hukum tersebut PMI juga memberikan pelatihan tentang pertolongan pertama kepada para anggotanya, maupun organisasi / instansi – instansi lain yang memerlukan pelatihan serupa. Namun perlu diingat tujuan pemberian pertolongan pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, menmberikan rasa nyaman dan menunjang proses kesembuhan sehingga pelaku pemberian pertolongan tidak berhak memvonis suatu hal sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kesehatan seperti Dokter. Pertolongan Pertama hanya merupakan sarana pemberian pertolongan sementara sebelum korban yang membutuhkan pertolongan mendapatkan perawatan dari tenaga ahli.

Pembinaan generasi muda pun menjadi agenda PMI lainnya yang memang sudah lama digarap organisasi kemanusiaan ini. Sebut saja Palang Merah Remaja ( PMR ) yakni organisasi yang mewadahi para remaja yang peduli dengan masalah kemanusiaan dan social yang berada dalam pendidikan formal. PMR ini dibentuk dari tingkat Sekolah Dasar ( SD ) hingga Sekolah Menengah Atas ( SMA ). Masing – masing anggota PMR dibedakan menurut tingkatannya yakni untuk tingkat SD disebut PMR Mula, SMP dengan PMR Madya dan SMA dengan PMR Wira. Masing – masing tingkat juga mendapatkan pelatihan yang disesuaikan. Namun yang pasti masing – masing tingkat harus bisa menguasai tehnik pertolongan pertama, perawatan keluaraga serta ketrampilan lainnya. Pembinaan PMR dimaksudkan untuk membentuk sikap para remaja untuk senantiasa peduli terhadap masalah social dan kemanusiaan dilingkungan sekitarnya.

Tidak hanya itu, PMI juga melakukan pembinaan terhadap organisasi Korps Sukarela ( KSR ). Organisasi ini merupakan organisasi kepemudaan yang dapat dibentuk di tingkat Markas PMI Kota/Kabupaten, Perguruan tinggi, Perusahaan – perusahaan, dan Masyarakat umum. Pembinaan terhadap KSR ini lebih diperuntukan untuk mempersiapkan SDM yang berkompeten sehingga sewaktu – waktu diperlukan dalam penanggulangan bencana maupun pelayanan Pertolongan Pertama dapat disediakan PMI. Dengan kata lain KSR merupakan “ kepanjangan tangan” dari PMI.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa peran serta PMI di Indonesia tidak hanya mengurusi masalah donor darah saja melainkan membantu Negara Indonesia dalam bidang social kemanusiaan. Sebagaimana  Prinsip Kemandirian yang dapat diartikan bahwa PMI merupakan organisasi mandiri yang memiliki wewenang untuk mengurusi rumah tangganya namun sebagai warga Negara yang baik harus bisa membantu pemerintah dalam urusan dalam negeri khususnya masalah kemanusiaan. Serta prinsip – prinsip yang lain yang telah menjadi pedoman PMI untuk bekerja.

(* Dari berbagai sumber )

Iklan
Posted in: Uncategorized